JM Hot News - шаблон joomla Окна

Kementerian pertanian selalu melakukan perbaikan dalam melanjutkan pembangunan pertanian. Saat ini, Mentan Syahrul Yasin Limpo membuat program sebagai gebrakan pengumpulan dan validasi data yang disebut sebagai program Kostra Tani. Program ini sebagai perbaikan program Mentan sebelumnya untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.

Data pangan yang akurat sangat diperlukan dalam menentukan arah kebijakan pemerintah terkait pemenuhan pangan nasional termasuk didalamnya sebagai sistem peringatan dini (early warning system) terhadap dampak negatif kekurangan pangan terutama untuk komoditas padi/beras, salah satunya adalah data Luas Tambah Tanam (LTT). Data LTT menjadi penting sebagai acuan dan prediksi perhitungan produksi padi secara nasional. Oleh sebab itu, keakuratan data LTT sangat mutlak diperlukan karena perbedaan data akan menyebabkan kekeliruan prediksi stok sehingga mengganggu harga beras dipasar mengingat beras merupakan kebutuhan pokok.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memvalidasi data LTT oleh Kementan dan BPS dengan menjalankan sistem pelaporan online baik melalui SIM TP (Sistem Informasi Tanaman Pangan) maupun melalui ePDPS (Penguatan Data Pangan Strategis). Pelaporan juga dilakukan rutin melalui data LTT harian kegiatan UPSUS Pajale. Dalam realisasinya, dari beberapa sistem pelaporan tersebut terkadang ditemukan perbedaan data yang dapat berdampak terhadap kesalahan pengambilan kebijakan. Perbedaan data LTT menyebabkan terjadi keraguan tentang keabsahan data LTT dan menimbulkan pertanyaan apakah beras perlu mengimpor sebagai cadangan pangan.

Selain pelaporan data, komunikasi antar pengambil kebijakan baik di Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi juga mengalami kendala karena banyaknya jenis saluran komunikasi yang digunakan. Butuh waktu cukup lama untuk mendapatkan informasi yang diinginkan oleh pusat sebagai pengambil kebijakan.

Masalah timbul karena proses aliran data tersebut melalui beberapa user yang melakukan pengulangan input untuk melaporkan ke jenjang berikutnya. Kemungkinan terjadinya human error sangat besar sehingga terjadi perbedaan data dan informasi di tingkat pusat kementerian dan lembaga.

Permasalahan lainnya terkait dengan koordinasi dan komando kebijakan yang bias di tingkat lapangan karena saluran informasi yang panjang. Informasi dengan satu sumber mengalami perbedaan aksi di lapangan karena perbedaan pemahaman para penerima informasi. Perbedaan pengalaman dan latar belakang menjadi salah satu hambatan dalam proses komunikasi.

Oleh sebab itu, Kementerian Pertanian mencanangkan program Komando Strategis Pembangunan Pertanian (Kostra Tani), merupakan pusat kegiatan pembangunan pertanian tingkat kecamatan, yang merupakan optimalisasai tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluh Pertanian (BPP) dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Peran utama yang diemban oleh Kostra Tani adalah sebagai pusat data dan informasi. Data pertanian yang terintegrasi (mengurangi pengulangan input data) sehingga diharapkan tidak terjadi perbedaan data antara Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pertanian. Data yang diinput oleh petugas lapangan akan dapat terlihat oleh semua petugas di jenjang yang lebih tinggi. IT yang digunakan akan melibatkan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan. Selain itu, komando atau kebijakan yang diturunkan dari kementerian dapat langsung diterima oleh pelaksana di lapangan baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kecamatan. Melalui Kostra tani ini, Kementan dapat melakukan koordinasi dengan satu komando dan satu data.

Kostra Tani melibatkan penyuluh, mantri tani, POPT, Pengawas Benih Tanaman, medik veteriner, PMHP, paramedik veteriner, pengawas mutu pakan (wastukan), pengawas bibit ternak (wasbitnak), analis pasar hasil pertanian, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT), pengawas alsintan, anggota gapoktan, operator IT, babinsa, Camat dan Perangkat Desa. Dalam program 100 hari kerja, Kementerian Pertanian di bawah Mentan Syahrul Yasin Limpo akan membentuk 34 Kostrawil di Provinsi, 100 Kostrada di Kabupaten dan 400 Kostrastani di kecamatan. Pada tahap awal, jumlah BPP  yang menjadi percontohan sebanyak 100 BPP di 13 Provinsi sentra pangan dan pertanian lainnya. Provinsi yang ditunjuk sebagai percontohan antara lain; Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Provinsi Sumatera Utara sendiri ditargetkan menumbuhkan 9 Konstrada dengan total kostratani sebanyak 40. BPTP sebagai Kostrawil memiliki jalur koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan  jalur komando terhadap kostrada yang berada di kabupaten. Kostrada yang terdiri dari kabidluh dan LO berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten. Sedangkan alur laporan berasal dari Kostratani ke Kostrada, kemudian diteruskan ke Kostrawil dan seterusnya menjadi big data oleh Kementan sebagai Kostranas. Big data tersebut dapat digunakan digunakan secara cepat untuk melihat potensi  dan sebaran komoditas.

Kostra dibekali peralatan IT yang memadai untuk mewujudkan data pertanian yang berkualitas. Melalui data yang valid, diharapkan pemerintah mampu menangkap dan mendeskripsikan permasalahan pertanian secara komprehensif dan mampu menjadi titik temu berbagai stakeholder pertanian. Melalui kostra, pengadaan input pertanian akan disesuaikan dengan teknologi yang diterapkan dan penggunaan teknologi juga disesuaikan dengan permasalahan dan kondisi petani di lapangan. Kostra tani diharapkan juga mampu memberikan solusi terhadap permasalahan faktor produksi, antara lain dapat menjadi tempat pelatihan atau sekolah lapang dan sumber informasi sehingga dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menjadi daya tarik generasi milenial untuk terjun ke dunia pertanian. Efisiensi penggunaan modal dalam hal pengadaan input pertanian akan meningkat apabila Kostra melalui Dinas Pertanian dan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) selaku Kostrawil mampu memberikan formulasi yang tepat terhadap kebutuhan teknologi di wilayahnya masing – masing.

Penguatan BPP menjadi salah satu syarat terbentuknya Kostra Tani, karena menurut Prof Dedi Nursyamsi, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, data dari BPPSDMP, dari 7.136 kecamatan seluruh Indonesia, baru ada sekitar 5.646 kecamatan yang memiliki BPP. “Dari 5.646 kecamatan tersebut, sekitar 4.275 BPP dalam kondisi baik, sisanya sekitar 1.371 BPP dalam kondisi rusak”.

Sesuai UU nomor 23 tahun 2014 dan UU nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumut serta Peraturan Gubsu nomor 38 tahun 2016 tentang susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumut bahwa yang menangani Penyuluhan Pertanian adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provsu.  Saat ini penyuluh berjumlah 4.122 orang penyuluh yang terdiri 934 orang penyuluh PNS, 430 orang Penyuluh Pertanian CPNS, 1.084 orang THL TB PP (Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian) APBN, 163 orang THL-TB dari APBD , 436 THL TB Kab/Kota dan 1.075 orang Penyuluh Pertanian Swadaya.

Menurut Kabid Penyuluhan Dinas TPH Provsu, wilayah kerja Dinas TPH Provsu meliputi 25 Kabupaten dan 8 Kota, dimana dari Kab/Kota tersebut terdiri dari 440 Kecamatan dengan 6.008 Desa/Kelurahan (BPS.Provsu, 205). Saat ini jumlah BPP diseluruh Provinsi Sumut sebanyak 325 BPP, sedangkan jumlah Kecamatan berjumlah 440 Kecamatan, dari data ini disimpulkan bahwa ada 115 Kecamatan yang belum memiliki BPP. Dari 325 BPP yang ada di Sumut terdapat 219 BPP yang sudah memiliki bangunan sendiri ( 233 BPP berkondisi baik, 17 BPP yang berkondisi rusak) dan 80 BPP yang bangunannya masih dalam status sewa lahan.

Penguatan  program Kostra Tani tidak hanya berupa penguatan sarana pra sarana saja seperti Jaringan Komputer, Jaringan Internet, Drone dan LCD di BPP, namun juga penguatan kelembagaan, dan Penguatan SDM Pertanian hingga peningkatan penyelenggaraan. Termasuk didalamnya penguatan melalui keikutsertaan penyuluh milenial yang inovatif, berinteraksi dengan media sosial, fleksible, memiliki tingkat keingintahuan yang tinggi dan peka terhadap perubahan. Implementasi Konstra Tani diharapkan dapat membentuk BPP tidak hanya sebagai basis data informasi saja tetapi tetap menjalankan tugas fungsi penyuluhan sebagai pusat konsultasi agribisnis, pusat gerakan pembangunan pertanian, dan pusat pengembangan jejaring kemitraan daalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

BPTP Sumut sebagai Kostrawil dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi untuk melakukan tupoksinya yakni melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. BPTP selama ini sudah menjalin hubungan kerjasama yang baik untuk mendiseminasikan teknologi dengan melakukan kajian uji adaptasi berbagai komoditas baik subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan. Kostra Tani yang didesain memiliki garis komando yang jelas akan lebih memudahkan Kostrawil dan Kostrada untuk melakukan program kegiatan sesuai tupoksinya. Dalam tahap awal, terdapat 9 Kabupaten/Kota yang akan menjadi percontohan program Kostra Tani, yakni Langkat, Deli Serdang, Serdang Begadai, Simalungun, Dairi, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan. Banyaknya BPP yang akan terlibat sebagai Kostra Tani di tahap awal ini sejumlah 40 BPP. Identifikasi calon lokasi untuk menentukan Show Window Integrated Farming System dengan luasan minimal 50.000 ha disertai keterangan komoditas dan unitnya. Lokasi ini nantinya akan terintegrasi melalui Agric War Room di Kementerian Pertanian yang memberikan laporan secara real time tentang kondisi terkini lahan pertanian di seluruh Indonesia. Perbaikan koordinasi dan komando dalam program Kostra Tani ini tentunya akan membantu Sumut dengan BPTP Sumut sebagai Kostrawil untuk mewujudkan produksi padi minimal 5 juta ton GKP.