JM Hot News - шаблон joomla Окна

Inovasi teknologi tanpa dibarengi oleh kebijakan yang efektif akan sulit diterima oleh pengguna dan berdampak lebih lama.

Ibarat inovasi adalah buah karya dan kebijakan adalah senjata untuk meluncurkan peluru inovasi ke pihak yang membutuhkan secara tepat guna dan tepat waktu.

Akselerasi inovasi sebaiknya mampu mengimbangi kebutuhan pengguna teknologi. Inovasi bisa hadir saat pengguna menemukan masalah. Namun kedua sisi tersebut akan bertemu apabila pemerintah mampu meramu kebijakan yang tepat. Pemerintah sebagai katalisator tidak berperan langsung tapi melalui regulasinya pembangunan semakin berkembang.

Pentingnya kebijakan yang tepat sasaran dan tepat waktu inilah yang mendasari adanya koordinasi analisis kebijakan pertanian yang diadakan di Depok, 26-28 Februari 2020 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Acara ini dihadiri oleh 16 BPTP Indonesia wilayah barat.

Dalam pembukaannya, Dra Siti Nurjayanti, MSC menyatakan bahwa peranan BPTP selaku intansi penyedia teknologi di daerah sudah tidak diragukan lagi. Namun, saat ini perlu dilakukan penderasan adopsi teknologi dalam skala luas. Sehingga perlu adanya kajian rekomendasi kebijakan untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan programnya. Inovasi teknologi yang dihasilkan oleh balitbangtan agar dapat diadopsi secara luas dan masif untuk mendukung program kementerian pertanian mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Setidaknya ada 5 syarat yang harus dipenuhi untuk merumuskan kebijakan (1) kebijakan harus responsif terhadap isu yang berkembang atau tidak kadaluarsa (2) sasarannya mengacu kepada pengguna kebijakan (3) harus didasari oleh analisis yang ilmiah (4) berupa rekomendasi dan (5) bersifat implementatif.

Perwakilan BPTP balitbangtan Sumut mendapat giliran pada sesi ketiga di hari pertama. Pemaparan kajian rekomendasi kebijakan Sumut mengangkat tema sistem perberasan di Sumut. Tema ini diangkat untuk mewujudkan swasembada beras berkelanjutan dengan tantangan penurunan luas baku sawah. Berbagai macam saran diterima dari pembahas yang berkompeten di bidangnya untuk penyempurnaan proposal kegiatan.

Output dari kegiatan ini secara umum adalah menghasilkan 34 rekomendasi kebijakan dengan satu provinsi satu paket kebijakan. Adapun kesemua output tersebut berpeluang menjadi bahan karya tulis ilmiah bagi peneliti atau rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah sebagai langkah responsif dan antisipatif terhadap isu yang berkembang.