Home Berita Info Aktual Rakor Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Balitbangtan

Rakor Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Balitbangtan

User Rating:  / 0
PoorBest 

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) serta pemantapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Balitbangtan, Balitbangtan melaksanakan Rakor Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Balitbangtan pada tanggal 5-6 Juli bertempat di Aula BPTP Jambi. Rakor dihadiri oleh Kabag Kerjasama Hukum Organisasi dan Humas Balitbangtan, Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen, , Kepala BPTP,  para Kasi KSPP, Kasubag TU dan Staf yang membidangi Organisasi dari BPTP lingkup pulau Sumatera dan Jawa.

Acara dibuka secara resmi oleh Kabag Kerjasama Hukum Organisasi dan Humas  Sekretariat Balitbangtan, dalam sambutannya mengatakan tujuan rakor yaitu untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Rakor dilanjutkan dengan pemaparan materi Peningkatan Pelayanan Publik Prima di Lingkungan Kementan oleh Kabag Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian Setjen Kementan, suatu organisasi yang telah melaksanakan Reformasi Birokrasi akan berorientasi pada prinsip efektif, efisien dan ekonomis, manajemen kinerja seluruhnya didukung  dengan penerapan sistem berbasis elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja. Kinerja difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcomes (hasil). Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Terkait hasil Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi  terdapat 8 komponen pengungkit/proses dan 3 komponen  hasil, komponem pengungkit tersebut meliputi  (1)Manajemen Perubahan; (2)Penataan Peraturan Perundang-undangan; (3)Penataan dan Penguatan Organisasi; (4)Penataan Tata Laksana; (5)Penataan Sistem Manajemen SDM; (6)Penguatan Akuntabilitas; (7)Penguatan Pengawasan; (8)Peningkatan Pelayanan Publik. Sedangkan komponen hasil meliputi  (1) Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi; (2) Pemerintah yang bersih bebas KKN dan (3)Kualitas Pelayanan Publik.

Rakor kemudian dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab terkait Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian. Para peserta Rakor menginginkan dapat dilakukan studi banding mengunjungi Instansi yang berprestasi dalam Reformasi Birokrasi unit kerjanya, sehingga peserta tidak hanya paham secara teori saja, namun dapat langsung mencontoh dengan prinsip Amati, Tiru dan Modifikasi (ATM).