Home Berita Info Aktual Sinkronisasi dan Koordinasi Penyuluh Pertanian Se Wilayah Tapanuli

Sinkronisasi dan Koordinasi Penyuluh Pertanian Se Wilayah Tapanuli

User Rating:  / 1
PoorBest 

Terbitnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan dampak terhadap perubahan kelembagaan penyuluhan pertanian di daerah. Perubahan kelembagaan di daerah ini tetap harus disikapi bahwa arah kebijakan penyuluhan pertanian tetap mengacu pada penguatan sistem penyuluhan pertanian, baik dari aspek kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, sarana prasarana dan pembiayaan. Penguatan sistem penyuluhan pertanian harus dapat bersinergi dengan jelas dan pasti, serta dapat memberikan dukungan terhadap kegiatan teknis di lingkup Kementerian Pertanian untuk mencapai target swasembada pangan menuju cita-cita Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045.

Untuk itu perlu adanya sinkronisasi dan koordinasi kebijakan penyuluhan pertanian di tingkat Pusat dan daerah agar dapat  menyamakan persepsi dan gerak langkah untuk memperkuat sistem penyuluhan pertanian dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Penyuluh Pertanian Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 khususnya Se Wilayah Tapanuli di Hotel Garuda Plaza. Pertemuan ini diselenggarakan oleh Dinas TPH dan Hortikultura Provsu  pada tanggal 27 -28 Desember 2017. Pertemuan dihadiri oleh Kadis TPH dan Hortikultura Provsu, Perhiptani, BPTP Sumut, BPS Provsu, Ketua Komisi Penyuluhan dan Penyuluh se Wilayah Tapanuli Provsu.

Pertemuan bertujuan untuk melakukan advokasi kepada pimpinan kelembagaan yang menangani fungsi penyuluhan pertanian di daerah terkait arah kebijakan penyuluhan pertanian untuk mendukung pencapaian target swasembada pangan di Sumatera Utara. Dalam sesi paparan materi, Kepala BPTP Sumut, Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP menyampaikan materi Budidaya dan kegiatan Jarwo Super di Sumatera Utara.